Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Pensiunan Pos (PPPos), H. Amir Marsudin sebagaimana dimuat dalam Harian Umum Pikiran Rakyat (12/5) dan dimuat dalam La Poste yang dikelola oleh H. Tjetjep Djuhanda mengatakan, sudah waktunya pemerintah mendengar jeritan para pensiunan pos dan selanjutnya melakukan perubahan-perubahan dengan meningkatkan Manfaat Pensiun mereka yang kini sangat rendah.
Pensiunan PT Pos Indonesia menuntut kenaikan manfaat pensiun mereka karena uang pensiunan yang mereka terima saat ini sudah sangat tidak memadai dengan kebutuhan yang ada Apalagi dalam 12 tahun terakhir, relatif tidak ada kenaikan dalam besaran uang pensiun mereka.
"Saat ini keadaan sosial ekonomi pensiunan pos sangat memperihatinkan. Manfaat pensiun yang kami terima sangat rendah jika dibandingkan dengan pensiunan PNS (pegawai negeri sipil)," ujar Ketua Umum Persatuan Pensiunan Pos Indonesia (PPPOS), Amir Marsudin, Rabu (11/5).
Dikatakan, pensiunan pos dengan pangkat tertinggi (golongan IV) saat ini hanya mendapatkan Rp 1,4 juta/bulan (hanya 45% dari pensiunan PNS dengan golongan sama). Rata-ra-ta-rata pensiunan Pos mendapatkan Rp 450.000 (29% dari rata-rata PNS), sedangkan pensiunan terendah hanya mendapat Rp 137.500/bulan (24% dari pensiunan PNS terendah).
Kondisi tersebut menurut Amir, membuat pensiunan pos menjerit karena kesulitan me-nutupi kebutuhan hidup mereka. Berbagai usaha sudah mereka lakukan lebih dari sepuluh tahun lalu agar manfaat pensiun mereka bisa lebih baik. Mulai dari mempertanyakan kepada Direksi PT Posindo secara formal maupun informal, ke Menteri BUMN, sampai ke Presiden, tetapi sejauh ini belum ada hasilnya.
Minimnya tanggapan dari pemerintah, menurut Amir, cukup menyedihkan, mengingat selama ini pensiuan pos tersebut sebenarnya banyak mengabdi kepada negara. Baik sebagai pejuang revolusi, bertugas menjalankan kantor pos di pelosok-pelosok agar bisa menjaga negara kesatuan RI maupun ke pengoperasian pos di daerah perbatasan untuk penanda kedaulatan RI.
"Dalam waktu dekat ini kami akan meminta bantuan DPR. Mudah-mudahan ada jalan. Karena 16.019 pensiunan pos yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini hidup memprihatinkan. Lebih dari 90% dari mereka hidup dengan mengandalkan pensiunan yang minim," katanya.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan dan Umum, PT Da-penpos (Dana Pensiun Pos),
Mohammad Sabarudin, membenarkan belum adanya kenaikan besaran uang pensiunan pos. Karena sebagai pengelola dan pensiun pos, pihaknya memang belum menerima setoran untuk penambahan manfaat pensiun.
Menurut dia, kebutuhan dana untuk manfaat pensiun, setiap tahunnya mencapai Rp 87 miliar. Untuk memenuhi itu pihaknya mendapat dana dari PT Pos Rp 27 miliar dan sisanya ditutupi dari hasil usaha dan berbagai sumber lain.
"Memang untuk menaikkan manfaat ini harus hati-hati karena besarannya cukup signifikan. Tetapi, saya yakin jika kemampuan keuangan PT Pos meningkat, manfaat untuk pensiunan ini akan bisa segera dinaikkan," katanya.
Sementara itu, dalam surat untuk PPPOS, tertanggal 20 April 2011, Dirut PT Pos Indonesia, I ketut Mardjana mengatakan, pihaknya sudah mencari cara untuk membuat solusi memperbaiki program pensiun. Namun, dari hasil analisis dan perhitungan, semuanya berujung pada kebutuhan dana yang mencapai triliunan.
Menurut dia, PT Pos tidakmemiliki kecukupan untuk itu. Apalagi, dari hasil valuasi manfaat program pensiun sampai 31 Desember 2010, pihaknya masih defisit Rp 36,7 miliar Karena tak bisa dipenuhi perusahaan, direksi lalu mengajukan usulan bantuan pendanaan kepada pemerintah.
"Bulan Oktober 2010 mengirimkan surat kepada Menko Ekonomi dengan tembusan pada menteri-menteri terkait, 25 Januari 2011 melakukan pertemuan dengan Dapenpos dan Deputi Urusan BUMN, dan pada 22 Februari 2011 kami sudah mengirimkan TOR usulan peningkatan kesejahteraan pensiunan PT Pos sesuai hasil pertemuan sebelumnya," katanya. (A-135). Dikutip Oleh Chairul Anwar.
